penatausahaan barang milik daerah. STATUS PERATURAN. penatausahaan barang milik daerah

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 15. Halaman ini telah diakses 341 kali. Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Glosarium. Bahan 1. 38 Tahun 2008; 2. File Pdf. Hukum pengelolaan barang milik daerah adalah Permenkes No. 15. Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik. 8. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 000 787. C. 146) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang Milik Daerah. CA. pengelolaan barang milik daerah. 14. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2022. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 10. 17/2007 ttg PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BMD; Slideshow. 2. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah Pengadaan barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10(2),. Undang -U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. 22. Penatausahaan Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yangmenerapkan SIMDA-BMD Versi 2. 700 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Sertifikat. slides. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Malang Ibu Yetty Nurhayati, S. 21 Pada aturan tersebut disebutkan bahwa RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari. Lokasi. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 5. •Untuk barang-barang yang direncanakan “habis pada satu kegiatan” tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan “tidak menjadi barang persediaan”. INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH. oleh : ahmad faradis (201310050311120) program studi ilmu pemerintahan . Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. 000 840. Barang Milik Daerah. 5533, LL SETNEG : 77 HLM. 200 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Kondisi BMD Pemkab. melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) dengan berpedoman kepada Permendagri No. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang : a. Penatausahaan . 1. Sistem aplikasi e-BMD dirancang secara online untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data, dimana dan kapan saja berdasarkan manajemen user yang sistematis sesuai tugas dan fungsinya. Dalam modul Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan. Diunduh. 6 Semarang. Pengelolaan barang milik daerah di Kota Batu mempunyai dasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SEWA, PINJAM PAKAI,. 3. Penatausahaan . Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2). Narasumber Direktorat BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 7. pengelolaan barang milik daerah. Barang Milik Daerah berupa Ganti Rugi Sanksi. 01. 1817). Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. 000. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. . Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Adapun pengertian dari ketiga rangkain kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Barang Milik Daerah adalah tindakan meningkatkan manajemen aset dalam hal tersedianya jasa perpanjangan pajak dan balika nama kendaraan dinas/operasional, sertifikat tanah pemerintah daerah serta laporan BMD Kabupaten Kepulauan Anambas. 21. 1 tahun 2008 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan. This study aims to analyze the causes of the administration of goods belonging to local government in Talaud Islands. Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek “. SK Nomor. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya nilai aset yang valid dan. 1 Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 9. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 03. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. Salah satu indikator pengelolaan barang milik daerah yaitu penatausahaan barang milik daerah. daya manusia dan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Tegal penatausahaan Barang Milik Negara. Barang milik/kekayaan Pemerintah. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya. Juga membukukan barang yang keluar,. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. LATAR BELAKANG : Penatausahaan Keuangan SKPD sebagai sarana penunjang kelancaran kerja pengelola keuangan 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang telah melaksanakan inventarisasi BMD 171. Penatausahaan. setiap semester sebelum penyampaian laporan barang kepada Pengelola Barang atau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir semester; danPresentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. Peraturan Badan POM nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Bakkah Raharjo, S. Bimtek Online Tahap I. Tujuan. 01. Dipastikan Pengelola Barang telah melaksanakan pembukuan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021. KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH 1. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus. Abstrak. Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek “ Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penatausaaan BMD, Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Invetarisasi Barang Milik Daerah (BMD)”. 15 Halaman. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Jalan Imam Bonjol No. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Barang/Asset Milik Daerah Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h. membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Tahap Pelaksanaan. 4. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. 3. Penatausahaan BMD menurut Peraturan Perundang-undangan Penatausahaan BMD diatur secara khusus dalam Bab XIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Tata Cara Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Perdirjen Perbendaharaan No. diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghapusan BMD tersebut dilakukan ketika10: 8 Pasal 1 Angka 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. berdasarkan rencana k erja Perangkat Daerah . Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah aparatur, yaitu dengan hasil keluaran atau. idDengan penatausahaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat diketahui secara pasti nilaikekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang dikuasai pemerintah daerah. Melakukan stock opname barang persediaan. Terlampir Jadwal Bimtek Barang dan Aset yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan. Halaman ini telah diakses 96437 kali. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebankebutuhan barang daerah. Selasa, 17 Februari 2009 pukul 09:11:54 | 73099 kali. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang No. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat barang dan aset pemerintah daerah. Penatausahaan Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah. 7K views • 21 slides Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4 Nurul Angreliany 1. Belum. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. Dalam penatausahaan barang milik daerah ada 3 kegiatan : 1. 14) g. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. 20. Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 28 November 2016 Tanggal Pengundangan 29 November 2016 Tanggal Berlaku 29 November 2016 Sumber. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5. Yang dimaksud dengan penatausaan dalam Permendagri no. 0. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang setiap tahunnya melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalarn pengerjaan serta menyampaikan laporan setelah selesai inventarisasinya. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD Dengan Ini Kami Dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pusdiklat. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). 1 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU. Siklus insidentil terkait dengan BMN/D idle atau tidak digunakan untuk pelayanan tupoksi karena berbagai hal. PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat. 2016 |. DASAR HUKUM. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang milik Negara, dan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang. 3. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan. 90, 2016. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang. 3. Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang. Preview. Barang Milik Daerah. Sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat. 02. Indonesia, Kota Batu. - 2 - B. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. T. MBus. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk2. Pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalahuang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jember 1300 Aset BPK kaitan gedung tanah yang bernilai Nol 60. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang; b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ketentuan teknis mengenai pencatatan Barang Milik Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ulin Nuha.