Cara meramal pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Cara meramal pemilihan kepala desa

See full list on organisasi. DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Jenis pemilihan kepala desa meliputi : a. PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan denga cara : a. untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 15 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. berdasarkan laporan. 2. Bagian Kesatu Persiapan Pasal 6 (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan: a. Dengan lingkup yang lebih luas. menyusun jadwal pengiriman logistik pemilihan kepala desa; 2. Berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, jika terdapat gesekan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 14. Cetak Dibaca: 12821558. 513, dengan jumlah angka terakhir, yaitu 26, untuk mendapatkan peluang hadiah utama, yaitu 292. Kepala Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur. Tipe Dokumen. Pasal 165 ' Jenis Formulir administrasi dan. Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan. 72/2020) • Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. 5/244/SJ hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. 835 desa menggelar Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada 2019 hingga April 2020 mendatang. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Sarimanggu (Model C. WebKata Kunci: Strategi politik, modalitas politik, kepala desa, incumbent, Pilkades How to Cite: Dimas Ivan Anggara (2019). id Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa Ditetapkan pada tanggal 25 November 2020 Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. T. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANJAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara. 5. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentu k BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Pilkades adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa. Kemudian rakyat akan memilih dengan cara jongkok di depan calonnya. WebSengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Jatirogo, Kab. pentingnya kedudukan kepala desa, maka pemilihan kepala desa sejak lama selalu menjadi pusat perhatian. Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pasal 6 Permendagri No. PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang : a. 12. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang secara teknis dalam Perbup tersebut memperjalas tahun pelaksanaan pilkades di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pasal 35 yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2020. (3) Panitia Pemilihan selama Proses pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa berkewajiban : a. Jumat, 16/07/2021. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan. 2 Dalam perkembangannya rumusan “secara demokratis” tersebut menimbulkan perdebatan panjang tentang pemilihan kepala daerah seperti apakah yang masuk dalam rumusan tersebut. apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan Kepada BPD; d. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,. Antara lain di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, panitia pemilihan kepala desa (P2K) mendapat intimidasi, dan di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, pilkades ricuh. Webpelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. 15. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan kepala desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan kepala berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang No. Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 7. Pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang selalu menarik untuk dicermati. b. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor. Mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 2007. Labuhan Haji Kab. memberikan masukan terhadap pengaduan pada tahap pemilihan. Ketiga, pemilihan. 9. PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BINTAN, Menimbang : a. Peraturan Bupati Nomor33Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa; 1. 8. secara serentak satu kali; atau b. 6. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPD. Perwakilan. sebanyak 1664 pemilih dari 1913 6Halili, 2009, Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di DesaSementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 42. untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât. Tata cara pelaksanaan rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam tata tertib BPD. TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian. 3. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri Kec. 13. dan penanggung jawab pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten. melindungi kepentingan masyarakat desa (Sosialismanto, 2001:191). pemungutan suara; dan d. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan. Artinya, Bagi anda yang mempunyai keinginan untuk menjadi kepala desa di luar dari desa anda sekarang sudah bisa. Erdy Ar-Raafi NPP. Pilkades ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau nan akrab disapa Gus Menteri, membeberkan beberapa hal yang perlu diperhatikan nomine komandan desa yang akan bertamadun pada pemilihan majikan desa (pilkades) serentak 2022. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang lebih berkualitas; b. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 ( satu ) kali atau bergelombang. Menurut Pasal 59 ayat (1). Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan. • Setahun Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Ketapang Siap Awasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Contoh Surat Undangan Panitia Pemilihan. menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. co. (3) Wewenang panitia pemilihan adalah : a. 18. Lihat Foto. 5. Brilio. pemilihan Kepala Desa; h. Mengumumkan Hasil Akhir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang jalannya pemilihan kepala desa; III. pencalonan; c. 9. (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan denga cara : a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh2. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jenis. "Contoh, kami mengusulkan agar pemilihan kepala desa itu tidak harus dipaksakan langsung karena basisnya gotong royong, misalnya desa-desa adat kalau. pendapat kedua menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1. 3. masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa; c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang PembentukanTata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah. Web8. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (Pasal 4 Perda 5/2021+Mulok) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan. 10. SEKILAS DESA -Cara Strategi Menang Pilkades Tanpa Uang Terbaru. Bagikan. Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly. +. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas^ rahasia,jujur, dan adil. bergelombang. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi terlaksananya2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pasal 3 (1) Kelancaran dan ketertiban proses Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa. Format Surat Lamaran Calon Kepala Desa . 000) Anggota KPPS Pemilu 2024: Rp 1. Pemilihan kepala desa ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat. Baca juga: Syarat Pembentukan Desa. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Erwin Rianto. Pilkades di Kabupaten Banyuasin, yang meliputi 161 desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuasin. Hal itu tidak lepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih bisa di anggap sebagai media yang paling efektif untuk memilih seseorang untuk di jadikan pimpinan desa yang di sebut Kepala Desa. Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; k. xiv ABSTRAK Pradhana Widhi Saputra, NIM. PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; k. Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Tugas Panitia Pilkades 2021. 8. TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU,yang terdiri atas 38 Pasal dari XI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum,. 28. Pasal 3 (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Glosarium. 4 dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 159); 12. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah. 46, BD 2021/. memfasilitasi penyediaan peralatan,. Pasal 4 (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalamDaerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; ~ 2 ~ Mengingat : 1. 13. b. Ratusan kepala desa se-Kabupaten Gresik saat mengikuti sarasehan bertajuk 'Sinergitas AKD-KWG Dalam Menuju Desa Mandiri' di Aston Inn, Gresik, Senin (8/8/2022). [9] Pemilihan Kepala Desa Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011. Dalam pasal 1 angka 5 Permendagri no. bahwa untuk ketertiban serta kelancaran pelaksanaan. 33. Pasal 10 Tanggung jawab P2KD dalam. memfasilitasi penyediaan peralatan,. Pemilihan dengan mekanisme keterwakilan adalah Pemilihan Calon anggota BPD dari unsur wakil dan masyarakat desa di wilayah pemilihan dalam desa 12. Pembahasan tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68 sempat muncul dalam dua kali Raker Pansus RUU Desa. Pada saat pemilihan kepala desa Liba tahun 2016, partisipasi politik masyarakat masih kurang. Rabu, 18 Januari 2023 13:52 WIB. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 10 diubah. m. b. PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019) SKRIPSI Oleh: PRADHANA WIDHI SAPUTRA. Asalkan,anda tetap memperhatikan apa saja syarat pemilihan kepala desa. b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia PemilihanUntuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui PP. Pemilihan Kepala Oesa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 1- PPKD. Panitia pemilihan Kepala Oesa Tingkat Oesa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Tingkat Oesa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPO untukWebTATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjelasan. Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur tata cara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; Mengingat : 1. Disaat sebelum dan sesudah terjadinya Pemilihan Kepala desa berlangsung keadaan yang terjadi cukup kondusif, seperti yang diketahui masyarakat Desa Tanjung Muara sangat menyambut kegiatan Pemilhan Kepala Desa. MANAJEMEN KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA ERA BARU KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SINJAI Disusun dan Diusulkan Oleh : EDI Nomor Stambuk : 105640 156712. Dalam prosesnya pemilihan kepala desa selalu diiringi dengan berbagai dinamika sosial, politik, budaya dan ekonomi, bahkan dalam beberapa. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; k. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun. pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten. 00 WITA; 2. Pemilihan Kepala Desa Tahap implementasi kajian merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan dan juga dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan. Dalam pemilihan pilkades di desa Bukur pengurus partai politik juga berpartisipasi dalam bentuk sebagai tim sukses salah satu calon kepala desa dengan melakukan tugas untuk mencari dukungan atau suara di masyarakat. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD. Akhirnya pada hari Selasa kemarin dalam Musyawarah Desa, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019-2022 yang diadakan di Aula desa. (3) Wewenang panitia pemilihan adalah : a. Violance, yaitu dengan cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang; g.